Anggota Komisi II DPR minta Hadi Tjahyanto bereskan mafia tanah di Indonesia

Anggota komisi II DPR Guspardi Gaus berharap Hadi Tjahyanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dapat mengatasi sengkarut permasalahan pertanahan di Indonesia. Guspardi meyakini ada tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan penganggakatan Hadi sebagai Menteri ATR/BPN yang nota bene memiliki fungsi dan wewenang yang sangat berat. 

"Diharapkan dibawah komando Pak Hadi Tjahyanto yang merupakan mantan Panglima TNI dapat bertahan dan melakukan berbagai terobosan dan langkah lebih tegas, sistematis dan terukur dalam menyelesaikan sengkarut persoalan tanah di Indonesia," ujar Guspardi kepada wartawan, Senin (28/11).

Salah satu permasalahan tanah yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah masalah mafia tanah yang sudah sangat kronis. Jika serius, mafia tanah sesuatu yang gampang diselidiki, ditangkap, dan juga diproses. 

Guspardi menegaskan, lolos atau tidaknya mafia tanah melancarkan aksinya, salah satu pintu gerbangnya ada dijajaran ATR/BPN itu sendiri. 

"Kalau jajaran BPN betul-betul bekerja secara profesional, melihat fakta dan data terhadap persyaratan yang diberikan, tentu mafia tanah tidak bisa bergerak leluasa," kata politikus PAN itu.

Guspardi mengungkapkan bahwa Komisi II DPR baru saja mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan beberapa elemen masyarakat korban mafia tanah dari beberapa kabupaten Kota di Indonesia. Dalam RDPU tersebut sangat miris mendengar pengaduan dari masyarakat terhadap permaslahan tanah mereka yang sudah dikuasai oleh mafia tanah. 

Seperti masyarakat yang sudah mempunyai tanah dan mengusai fisik tanahnya, tapi sekonyong-konyong dirampas dan dikuasai oleh mafia tanah. Dan banyak kasus lagi yang disampaikan menyangkut persoalan mafia tanah yang sangat perlu mendapatkan perhatian dan tindakan tegas dari kementrian ATR/BPN.

"Saya juga memberikan apresiasi kepada Pak Hadi yang berkoimitmen memberantas mafia tanah. Diketahui belakangan ini sejumlah pejabat BPN diciduk polisi dan dipidanakan lantaran terlibat kasus mafia tanah," tegas dia.

Sebagai mitra dari Komisi II DPR, lanjut Guspardi, pihaknya akan selalu mendukung upaya yang dilakukan Menteri Hadi dalam pembenahan berbagai masalah pertanahan. Seperti masalah mafia tanah, pencaplokan, sengeketa tanah, masalah birokrasi dan lain sebagainya. 

"Tentu kita berharap upaya ini dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, agar terjadi petubahan yang luarbiasa."Kuncinya sekarang adalah keberanian dari Pak Hadi memberantas mafia tanah dan menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di Indonesia," pungkas anggota Baleg DPR tersebut.